Harian IndoJakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Tim Gubernur terdahulu dibiayai oleh pihak swasta. Pernyataan itu muncul terkait menaikkan anggaran dan jumlah anggota Tim Gubernur mendatang.
Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama
Anggaran dan jumlah anggota Tim Guvernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang semula sebanyak 15 orang menjadi 23 orang dan anggaran naik dua kali lipat menjadi sebesar Rp 28,5 miliar.
Melalui media sosial instagram resmi milik Ahok di @basukiBTP, tim BTP menjelaskan bahwa semua staf gubernur bukan dibiayai oleh pihak swasta melainkan dibiayai oleh dana operasional gubernur.
#Repost @timbtp (@get_repost) . . Diposting oleh @timbtp . Karena adanya pernyataan oleh Gubernur DKI saat ini terkait gaji staf Gubernur DKI pada masa sebelumnya yang dibiayai oleh swasta, kami dengan ini menjelaskan sebagai berikut: . . . Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur. . . Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah.
Baca juga : Ketua TGUPP DKI Klarifikasi Kenaikan Anggaran Rp 28 Miliar
“Kami selama di Balai Kota Jakarta murni digaji dari operasional Gubernur Pak Ahok,” tulis tim BTP, Rabu (22/11/2017).
Tim Ahok juga memberkan rincian penggunaan anggaran uang operasional sebesar Rp 4,5 miliar yang sudah diterima oleh Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setiap bulannya. Tim Ahok menjelaskan bahwa uang tersebut dibagilkan kepada wagub, sekda, wali kota untuk biaya operasional para pejabat tersebut.
Selain dibagikan kepada para jajarannya, uang operasional Ahok juga dibagikan untuk sejumlah kegiatan sosial yang terlibat langsung di masyarakat. Misalnya saja untuk membayar ijazah, membeli kursi roda, membantu pembangunan rumah ibadah, menambah honor untuk para Office Boy dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor Gubernur.
(Muspri-www.harianindo.com).
