Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan perhatian terhadap kasus dugaan korupsi dana pengadaan e-KTP yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.
Menurut JK, siapapun di negeri ini harus patuh pada hukum, termasuk Ketua DPR.
“Semua kita ini harus taat hukumlah, jangan mengada-ada,” kata JK di kawasan Pusat Penelitian dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (15/11/2017).
Seperti diketahui, Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka pada Rabu lalu. Menurut kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, ketidak hadiran Novanto pada panggilan kali ini karena kliennya tersebut masih menunggu hasil uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Klien kami tidak hadir sebagaimana panggilan hari Rabu (sebagai tersangka),” kata Fredrich Yunadi di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, JK juga menyindir ‘usaha’ yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk bisa lolos dari jeratan hukum.
“Itu ya namanya usaha, banyak orang berusaha untuk bebas dengan cara macam-macam,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Namum demikian, JK tidak mempermasalahkan usaha yang dilakukan Setya Novanto tersebut, tapi JK meminta agar hal itu juga dilakukan dengan sesuai hukum.
(samsul arifin – www.harianindo.com)