Harian IndoJakarta – Aturan tata ruang ditakutkan akan dilanggar ketika Anies-Sandi menjalankan rencananya untuk menata 16 kampung kumuh.
Hal ini tak lain karena banyak dari kampung mereka yang berdiri diatas tanah negara. Salah satunya ialah Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kali ini Nirwono Yoga selaku pengamat tata ruang khawatir bahwa perencanaan tersebut nantinya bakal menghadirkan efek domino bagi pemanfaatan lahan negara lainnya yang dilakukan secara ilegal.
Ia meminta Biro Hukum Pemprov DKI dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang lebih dulu memastikan aturan soal tata ruang tersebut.
“Pun janji politik, kalau melanggar, apa harus diikuti? Karena ini akan ada efek dominonya, banyak permukiman itu yang liar karena menempati tanah negara. Untuk yang kampung ini, saya sudah bertemu dengan teman-teman pegiat kampung. Enam belas kampung ini statusnya perlu dicek lagi. Namanya kampung, permukiman padat, kan tidak diplot untuk permukiman. Kalau lahannya bermasalah, mau dibangun apa pun akan jadi masalah. Jangan janjikan dulu, nanti malah aturannya yang direvisi,” tutur Nirwono, kemarin.
Jika mengikuti aturan yang berlaku, Nirwono menuturkan akan sulit bagi pemprov untuk mendirikan kampung-kampung di tanah negara.
Sebab, jika satu lokasi dilegalkan untuk permukiman, itu akan mengganggu program pemprov lainnya, misalnya normalisasi sungai.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
