Harian IndoJakarta – Fahira Idris selaku Ketua Komite III DPD RI memiliki penilaian bahwa masalah keruwetan di Tanah Abang tidak hanya disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).
Selain itu dirinya menyatakan bahwa solusi yang diterapkan parsial, tidak komprehensif, tidak memperhatikan ruang partisipatif dan kolaboratif membuat kawasan Tanah Abang hanya tertib sebentar kemudian semrawut kembali.
Saat ditemui di Komplek Parlemen, dirinya berkata “Kalau Tanah Abang kembali semrawut artinya kebijakan gubernur terdahulu ada yang keliru, tidak komprehensif, dan hanya menjadikan penertiban PKL sebagai satu-satunya parameter keberhasilan menata Tanah Abang,”
Menurutnya, pada era pemerintahan Jakarta oleh Joko Widodo, langkah memindahkan PKL ke Blok G menurut Fahira sudah tepat. Namun, masalah mengenai kondisi Blok G yang sepi tidak kunjung diselesaikan.
“Hemat saya, solusi penataan Tanah Abang selain harus (out of the box) juga harus partisipatif dan kolaboratif. Semua yang punya ‘saham’ membuat Tanah Abang semrawut, harus diajak berembuk dan ditanya solusinya masing-masing. Bukan hanya PKL,” ujar Fahira.
“Ke depan sudah selayaknya kawasan Tanah Abang dijadikan titik pertemuan penumpang yang memakai transportasi publik sehingga saat ingin berganti transportasi, penumpang tidak harus turun ke jalan. Ide membangun jembatan penghubung (skybridge) antara stasiun dan Blok G Tanah Abang yang juga bisa dipakai PKL berdagang, patut dipertimbangkan,” ujar Fahira.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
