Harian IndoJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kabarnya kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Hal ini ditunjukkan dengan beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kalangan wartawan. SPDP tersebut bernomor 113/01//10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.
“Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto,” demikian penggalan SPDP yang beredar, Senin (6/11/2017).
“Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan,” lanjut penggalan SPDP tersebut.
Pasal yang disangkakan kepada Setya Novanto yakni pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Terkait hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum bisa mengkonfirmasi kebenaran dari surat yang beredar tersebut, namum KPK saat ini masih terus mengusut kasus e-KTP.
“Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi. Yang pasti, KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP ini,” kata Febri.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
