Jakarta – Sejumlah organisasi buruh dan pekerja menyatakan tidak puas dengan penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018. Sebagian lain menganggap Anies-Sandi telah mengingkari janji kampanye mereka kepada buruh saat Pilkada DKI Jakarta lalu.
Penetapan UMP DKI yang sebesar Rp 3,6 juta dianggap masih jauh dari tuntutan buruh yang sebesar Rp 3,9 juta.
Terkait kekecewaan buruh ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, untuk bisa hidup layak, para buruh perlu instrumen lainnya selain UMP.
“Jadi, kita ingin bukan hanya UMP-nya (naik). Itu hanya satu instrumen, tapi instrumen lain mengurangi biaya hidup (pengeluaran),” ucap Anies.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kemudahan lainnya bagi buruh agar pengeluaran mereka tidak terlalu tinggi, yakni dengan subsidi tarif transportasi umum dan penurunan harga pangan.
(samsul arifin – www.harianindo.com)