Harian IndoJakarta – Gugatan yang diajukan enam pemilik tanah di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait dengan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sebentar lagi akan berakhir dengan putsan yang mengikat. Sidang gugatan terhadap ganti rugi untuk proyek MRT itu berjalan cukup lama, sejak Februari 2016.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keenam pemilik lahan menang. Hakim memutuskan mereka berhak atas ganti rugi sekitar Rp 60 juta per meter dari permohonan awal Rp 100 juta per meter.
Angka Rp 100 juta itu terdiri Rp 50 juta untuk harga tanah, dan Rp 50 juta untuk kerugian usaha yang dialami para pengusaha di sana. Karena harga terlalu tinggi, Pemprov DKI keberatan dan mengajukan kasasi.
Mahkamah Agung akhirnya memutus kasasinya dengan memenangkan Pemprov DKI. Pemprov DKI diwajibkan mengganti rugi sesuai nilai appraisal yakni sekitar Rp 30-33 juta per meter.
Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan putusan itu dibuat majelis hakim pada 10 Oktober 2017 lalu. Suhadi mengatakan, dalam pertimbangannya hakim menolak keberatan warga penggugat. Sebab warga penggugat yakni Mahesh Lalmalani, Muchtar, Heriyantomo, Wienarsih Waluyo, Dheeraj Mohan Aswani, dan Ang Ing Tuan, dinilai terlambat mengajukan keberatan banding. Mahkamah Agung akan segera mengirim salinan putusannya kepada pihak yang berperkara sehingga hasil putusan bisa dieksekusi segera.
“Sedang dalam proses revisi, pekan ini bisa mudah-mudahan,” katanya ketika dikonfirmasi, Senin (24/10/2017).
Putusan di tingkat kasasi itu merupakan upaya hukum final yang dapat dilakukan para pihak berperkara. Setelah ini, para pemilik lahan tak bisa lagi menawar harga yang lebih tinggi dan harus menyerahkan tanahnya. (Tita Yanauntari – www.harianindo.com)
