Ini Harapan MUI Usai Pemerintah Ambil Alih Sertifikasi Halal

Jakarta – Sejak hari rabu (11/10/2017) lalu pemerintah telah secara resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

Peresmian BPJH tersebut disahkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mendengar hal tersebut, MUI memberikan dukungannya secara penuh. Hal tu juga sesuai dengan perintah dari Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Dengan diresmikannya B{JH hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kehalalan daru sebuah produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan sebagainya menjadi tanggung jawab penuh negara dalam hal ini pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Jumat (13/10/2017).

Zainut menegaskan bahwa dengan berdirinya BPJH akan dapat memberikan rasa lebih terlindungi hak asasi dalam menunaikan ibadah yang sesuai dengan keyakinan agamanya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk mengkonsumsi produk makanan, minuman yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Baca juga : MUI Pastikan Belum Keluarkan Sertifikasi Halal Vaksin Measles Rubela

MUI berharap dengan diresmikannya BPJH, kegiatan pemasyarakatan produk halal menjadi semakin luas, masif dan mendaya guna karena didukung oleh perangkat pemerintah yang memadai dan adanya kepastian hukum dalam penerapannya.

“MUI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang selama 38 tahun memberikan kepercayaan kepada MUI untuk mengawal dan melindungi Umat Islam dari mengkonsumsi makanan, minuman dan barang yang tidak halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam,” tuturnya.

“Semoga melalui kerja sama dengan semua pihak khususnya dengan BPJPH dapat mendorong peningkatan produk halal di Indonesia sehingga Indonesia masuk menjadi salah satu negara terbesar produsen halal di dunia,” sambungnya.
(Muspri-www.harianindo.com)