PKS Tuding Djarot Hambat Pelaksanaan Program Rumah DP Rp 0

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa APBD DKI Jakarta untuk 2018 mendatang yang telah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat, tak memberikan ruang yang cukup bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Padahal Anies-Sandi harus mewujudkan janji-janji kampanye mereka dimana salah satunya adalah program rumah DP nol persen. Hidayat juga mengatakan bahwasanya Djarot seharusnya juga mendukung program yang dimiliki oleh Anies-Sandi.

“Kita memahami dalam konteks APBD 2018, itu memang periode dimana Pak Djarot jadi gubernur kemudian menandatangani suatu anggaran belanja daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodasi apa yang beliau…..Pak Anies dan Pak Sandi. Ini memang kondisi yang sangat disayangkan,” kata Hidayat di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Menurutnya Djarot seharunya mendukung Anies-Sandi dengan memikirkan program-program pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu ketika sedang menyusun APBN 2018. Oleh karena itu Hidayat menyayangkan sikap Djarot terkait hal tersebut.

“Seharusnya ketika beliau tahu, kan sudah tahu yang akan jadi gubernur yang akan datang bukan Ahok-Djarot, tapi Anies-Sandi. Harusnya kalau memang betul-betul gubernur yang negarawan, disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat, yang adalah suatu hal yang akan diberlakukan untuk kepentingan rakyat. Itu harusnya diberikan ruang,” jelasnya.

Baca juga : PKS Ingin Warga Jakarta Bahagia Dibawah Kepemimpinan Anies-Sandi

“Apakah 10 persen, 20 persen dari APBD itu, diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program-program dari gubernur yang baru karena, sekali lagi, APBD kan bukan milik pribadi Pak Djarot. APBD kan milik rakyat. Rakyat itu adlah yang kemarin mayoritas milih Pak Anies yang mereka adalah yang menuntut dilaksanakan program itu,” sambungnya.

Ia menilai bahwa program rumah DP nol persen bukanlah program pribadi Anies, melainkan milik Pemprov DKI yang bisa dilaksanakan melalui APBD. Meski begitu, Hidayat mengakui masih ada sedikit sekali ruang dalam APBD DKI 2018 yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkannya.

“Harusnya sekali lagi, ruang itu dibuka tapi nyatanya kan sangat kecil sekali. Dibuka sih, tapi sangat kecil,” sesalnya.
(Muspri-www.harianindo.com)