Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan langsung memberikan sanksi tegas kepada kader yang kedapatan meminta mahar kepada calon kepala daerah yang mendaftar lewat PDIP. Hal ini dikatakan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Kalau dari PDI-P, boleh dicek dalam peraturan partai kami, kami tidak pernah meminta mahar. Tidak pernah memperjual-belikan rekomendasi, dan itu diatur,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).
“Bahkan kader partai bisa diberi sanksi pemecatan,” tegasnya.
Hal tersebut dijelaskan Hasto terkait pengakuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar sebesar Rp 10 miliar oleh seseorang yang mengaku dekat dengan orang-orang di DPP Partai Golkar agar keluar rekomendasi dari DPP untuk dicalonkan pada Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.
“Kami meminta para calon untuk waspada terhadap berbagai tipuan, tipu muslihat, karena ada yang membuka rekening atas nama kami misalnya, itu sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian,” tambah Hasto.
Menurut Hasto, untuk maju menjadi calon kepala daerah memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kampanye, namun hal itu bisa menggunakan mekanisme patungan seperti yang telah diterapkan PDIP selama ini.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
