Harian IndoJakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nurdin Tampubolon, mengaku curiga ada yang mengekspoitasi isu kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, yang dipakai untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Nurdin Tampubolon
Menurut Nurdin, hal ini untuk mengganggu stabilitas keamanan dan politik Indonesia.
Baca juga : Mulai Hari Ini Borobudur Dijaga Ketat
“Saya kira begini, mungkin saja ada yang mencoba mengeksploitasi isu Rohingya ini membuat tidak stabil di Indonesia mungkin saja ada,” kata Nurdin saat dikonfirmasi wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Pernyataan Nurdin terkait dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa isu Rohingya bisa saja ada yang memanfaatkan untuk memunculkan sentimen muslim Indonesia agar antipati kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi I DPR ini memberikan contoh kasus Saracen yang kelompok penyedia jasa pembuat dan penyebar konten hate speech.
”Bisa saja itu terjadi buktinya Saracen, Itu kan banyak hoax yang artinya mendiskredit pemerintah yang membuat situasi gaduh,” kata Nurdin.
Nurdin mengatakan pemerintah sudah bersikap terhadap konflik di Myanmar yang berimbas pada kehidupan orang banyak.
Pemerintah juga telah mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menemui petinggi Myanmar untuk mencari solusi.
“Dan Presiden Jokowi sudah memberikan satu statement bahwa itu tidak dibenarkan dan mengutuk dari pada kekejaman di Rohingya,” kata Nurdin.
Untuk itu dirinya mendukung aparat hukum menegakkan aturan secara tegas terhadap kasus, seperti Saracen.
“Saya kira pemerintah harus tegas untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan-aturan kita,” kata Nurdin.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, sengaja dikaitkan dengan isu agama untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.
“Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).
Tito menerangkan, ini merupakan gaya lama. Sebagai contoh, yakni bagaimana isu Pemilihan Gubernur dikaitkan untuk menyerang pemerintah Joko Widodo.
“Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist,” ujar Tito.
Karena isu Rohingya ternyata dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Yang dibahas, bukan isu permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusianya.
“Ini ya, isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan,” ujar Tito.
Di media sosial terutama Twitter, ucap Tito, hal itu sudah mulai terlihat. Karenanya, Tito meminta masyarakat untuk waspada menanggapi isu Rohingya yang dibelokkan untuk menyerang pemerintah.
“Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng, untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas,” ujar Tito.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
