Harian IndoJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) guna membicarakan tentang pertemuan Direktur Penyidikan Aris Budiman dengan Panitia Khusus Hak Angket KPK pada Selasa (29/8/2017) lalu.
Hal ini dikatakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo terkait pelanggaran perintah yang dilakukan oleh Aris Budiman yang tetap bertemu dengan Pansus KPK meski pimpinannya tidak memberikan ijin.
“Dewan Pertimbangan Pegawai itu terdiri dari seluruh eselon satu, deputi maupun sekjen di KPK, ditambah biro hukum dan pengawasan internal,” kata Agus di Gedung KPK Jakarta, Rabu (30/8/2017) malam.
Terkait keputusan apa yang akan diambil pimpinan KPK soal pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budiman, Agus mengaku belum bisa memberitahukanya.
“Hasilnya belum, kami akan dalami kami ikuti langkah itu bagaimana rekomendasinya. Kami akan perkuat pengawasan internal sehingga mungkin dalam waktu yang sangat dekat kami akan lihat hasilnya dan bagaimana langkah-langkah kami terhadap peristiwa kemarin,” tuturnya.
Aris Budiman dipanggil Pansus Angket KPK terkait namanya yang disebutkan oleh Miryam S. Haryani yang diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Miryam menyebutkan, Direktur Penyidikan KPK bertemu dengan anggota Komisi Hukum DPR dan meminta uang Rp 2 miliar untuk ‘mengamankan’ kasus Miryam.
Dalam video pemeriksaan Miryam yang diputar pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017 ini disebutkan ada tujuh anggota dari unsur penyidik dan pegawai, salah satunya memiliki jabatan setingkat direktur, menemui anggota Komisi III DPR.
Miryam saat itu menceritakan kepada Novel bahwa dirinya diberitahu oleh anggota Komisi III DPR bahwa ada tujuh orang dari KPK yang memberitahu jadwal pemeriksaannya di KPK kepada anggota DPR RI.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
