Harian IndoJakarta – Masalah biro perjalanan First Travel bisa dikatakan cukup pelik. Pasalnya pengacara pemilik First Travel mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam mengganti dana seluruh jemaah adalah pemerintah.
Jusuf Kalla
Pengacara bos First Travel mengatakan seperti itu dikarenakan izin operasional First Travel sudah dicabut oleh Kementerian Agama (Kemenag) sehingga First Travel benar-benar mengalami kerugian yang besar.
Mendengar kabar tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Pria yang akrab disapa JK ini menegaskan bahwa pemerintah tak akan memberi ganti rugi terhadap puluhan ribu korban penipuan biro perjalanan First Travel.
Menurut JK, mekanisme investasi yang dijalankan perusahaan itu terhadap dana-dana yang disetorkan para calon jemaah umrah tergolong ‘Skema Ponzi’. Skema itu bisa membuat First Travel menerapkan harga layanan yang sangat miring.
Padahal biaya sebenarnya dari ongkos perjalanan umrah ditalangi sebagian oleh dana pengguna layanan yang menyetor belakangan.
Baca juga : PPATK Temukan Titik Aliran Dana Jemaah First Travel
JK menyampaikan bahwa mekanisme investasi yang membuat pengguna layanan yang mendaftar belakangan menjadi merugi itu, membuat tanggung jawab ganti rugi menjadi sepenuhnya ada di penyedia layanan, yaitu First Travel.
“Siapa yang terima duit, itu yang ganti kan. Masa anda yang tidak terima duit mesti ganti ? Ya siapa yang terima duit itu yang ganti,” ujar JK, Selasa (22/08/2017).
Menurutnya, masyarakat harus memiliki sikap lebih cermat dalam memilih layanan biro perjalanan, atau layanan lain yang akan dipercayai untuk menyimpan uang mereka. Sebab, biaya umrah seharusnya ada di kisaran minimal Rp 20-an juta.
Promosi biaya umrah di kisaran belasan juta rupiah seharusnya tidak dipercayai begitu saja namun disikapi secara hati-hati.
“Ini kan risiko masing-masing, karena kenapa mau percaya sama yang murah,” ujarnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
