Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum dibuka, namun sejumlah partai sudah terlihat bersiap-siap mengumumkan sejumlah nama calon yang akan diusung. Salah satu calon yang telah ramai diusung adalah Joko Widodo alias Jokowi.
Meskipun begitu, PDIP justru hingga kini masih belum bersuara. Menaggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto turut buka suara memberikan klarifikasi.
Menurutnya, PDIP masih enggan untuk terlalu dini mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.
“Masih ada saatnya bagi kami untuk berbicara tentang pencalonan tersebut,” ujarnya, Minggu (13/08/2017).
Ia menilai masih ada pertimbangan tertentu bagi partai berlambang banteng itu untuk belum mendeklarasikan dukungannya pada Pilpres 2019 mendatang.
“Kami tidak ingin membawa suasana pilpres terlalu di depan yang membuat suasana politik ke persaingan yang tidak perlu,” jelasnya.
Salah satu pertimbangannya adalah pendeklarasian tersebut harus pada waktu yang tepat. Terlebih lagi bangsa Indonesia kini tengah menghadapi problematika yang rumit.
Baca juga : Disebut Berpeluang Jadi Presiden, Ini Komentar Anies Baswedan
Hasto juga menyebut atas dasar itu pula pihaknya memilih untuk memberikan dukungan efektif agar Jokowi bisa jadi lebih baik dan berhasil dalam menuntaskan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu rakyat akan bisa merasakan perubahan dan kemanfaatan.
“Skala prioritas PDIP bukan sekedar ikut-ikutan deklarasi. Bagi kami dukungan yang lebih penting adalah memberikan dukungan yang lebih efektif,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa PDIP memiliki tahapan dalam penetapan calon presiden dan wakilnya serta syarat utamanya. Syaratnya adlaah membumikan Pancasila untuk rakyat dan meletakkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
Namun yang pasti, PDIP akan selalu memberikan kesemoatan bagi para kadernya yang telah memimpin untuk kembali mencalonkan diri. Asalkan jika itu memang kehendak dari rakyat.
Hasto juga menilai bahwa PDIP masih memiliki waktu agar dukungan yang diberikan partai nantinya benar-benar senafas dengan kehendak rakyat.
“Kami tidak ingin ada gap antara kehendak partai dengan kehendak rakyat. Termasuk salah satunya adalah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)