Harian IndoJakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan menyebut bahwa Presiden Jokow Widodo diktator tanpa dapat memberikan bukti.
“Kalau Jokowi dibilang diktator, orang yang ngomong itu sanggup enggak membuktikan kediktatorannya,” kata Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila, di Istana Bogor, Sabtu, (12/8/2017).
Megawati yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila ini bahkan menceritakan bagaimana Jokowi dulu memimpin warga Solo yang dilakukannya dengan pendekatan dan dialog.
“Saya ngikuti lho, bedol desa. Ada kayaknya kasih makan 5-7 kali,” tutur Megawati.
“Saya aja yang ngikuti bilang, ‘Dik, apa enggak bosen?’,” lanjut Mega.
“Ya, kan rembuk, Bu,” ucap Mega menirukan jawaban Jokowi pada waktu itu.
Pernyataan bahwa Presiden Jokowi diktator keluar setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seusai pertemuan, SBY mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
“Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power,” kata SBY.
Jokowi sendiri telah menanggapinya dengan menyatakan bahwa kekuasaan yang absolut dan mutlak tidak dapat diterapkan di Indonesia karena banyak pihak yang secara aktif mengawasi.
“Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana. Rakyat juga bisa mengawasi langsung,” ujar Jokowi, Jumat, (28/7/2017).
(samsul arifin – www.harianindo.com)
