Revolusi Mental Hingga Kondisi Ekonomi Pernah Menjadi Kritik Hary Tanoe Untuk Jokowi

Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibyo, selama ini dikenal sebagai salah satu pihak oposisi dari pemerintahan Jokowi. Tak hanya itu, ia juga dikenal selalu melontarkan beragam kritikan pedasnya terhadap setiap kejadian dimasa pemerintahan Jokowi.

Namun semenjak Hary Tanoe terjerat kasus hukum dimana dia menjadi tersangka SMS diduga berisi ancaman terhadap Jaksa Yulianto, kini Hary Tanoe berbalik arah menjadi pendukung Jokowi. Tak hanya itu, Hary Tano bahkan secara terang-terangan melalui sekjen Perindo yang mengumumkan bahwa Perindo mendukung penuh Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

Simak ragam kritikan pedas yang dilontarkan Hary Tanoe atau yang akrab disapa HT ini terkait masa pemerintahan Jokowi. Tentu saja hal ini menarik untuk diulas mengingat kini Partai Perindo secara terang-terangan berbalik memberikan dukungan untuk Jokowi. Berikut rangkumannya :

1. Kritik Soal Revolusi Mental
Hary Tanoe pernah memberikan kritikan pedas terkait program revolusi mental yang digalakkan Jokowi. Kritikan tersebut HT sampaikan ketika menggelar jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Perindo di DPP Perindo pada tanggal 24 Desember 2015 silam.

“Revolusi mental itu harus dimulai dari atas, yang atas mentalnya harus benar, para pimpinan harus secara pribadi baik integritasnya punya orientasi untuk mengabdi, jujur, tulus, berbuat untuk masyarakat,” kata HT.

2. Penegakan Hukum Pandang Bulu
Hary Tanoe juga menyoroti terkait penegakan hukum di Indonesia. Hary Tanoe mengatakan bawha pimpinan juga harus punya kapasitas secara kinerja dan prestasi ditambah penguatan hukum tidak pandang bulu dimana yang salah tetap masih harus dihukum.

3. Kondisi Ekonomi Indonesia Belum Membaik
Selain menyoroti tentang revolusi mental dan sistem penegakan hukum, Hary Tanoe juga menyoroti tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat Indonesia selama tahun 2015 masih belum mampu memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya.

Baca juga : Kritikan Fadli Zon Terkait Dukungan Hary Tanoe Untuk Jokowi

“Kondisi ekonomi Bangsa Indonesia selama tahun 2015 khususnya masalah ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Jauh dari ekspektasi dan perkiraan yang kita harapkan selama ini. Masih banyak sekali pengangguran yang juga diwarnai dengan kondisi pendapatan rakyat Indonesia yang menurun,” katanya dalam acara Refleksi Akhir Tahun di DPP Perindo, Kamis (24/12/2015).

4. Kurang Memperhatikan UMKM
HT juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai masih kurang memperhatikan nasib UMKM. Akibatnya, Indonesia masih belum dapat berkompetisi dengan negara lain. HT juga memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan UMKM agar kondisi ekonomi Bangsa Indonesia dapat segera membaik.

“Indonesia masalah yang paling pokok adalah kesenjangan. Makanya kita fokuskan di program UMKM jumlahnya sekitar 57 juta kalau mereka tidak terbantu maka kita susah berkembang,” katanya.

5. Indonesia Belum Siap Hadapi MEA
HT menilai bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum siap untuk menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada awal tahun 2016.

“Masyarakat kita belum siap dalam menghadapi persaingan yang semakin terbuka dengan negara-negara tetangga,” katanya.

HT juga menjelaskan bahwa persaingan bukan hanya dilihat dari tenaga kerja saja, melainkan juga industri barang dan jasa. Dia menilai perlunya kajian ulang untuk membatasi MEA.

“Saya pikir pemerintah perlu mengkaji. Hal-hal yang menyangkut masyarakat yang belum siap ini supaya dinegosiasikan ulang. Jangan sampai mereka diadu dipasar bebas. Nanti malah mereka jadi terpuruk,” jelasnya.

6. Jokowi Dianggap Kurang Tegas dala Pilkada DKI 2017
HT juga mengkritik Jokowi terkait Pilkada DKI 2017 lalu. Pasalnya HT menilai Presiden Jokowi tidak tegas untuk menyikapi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sehingga DKI Jakarta menjadi sasaran demontrasi besar-besaran secara berulang-ulang.

“Kalau Presiden Jokowi ceoat merespon, kita tidak akan melihat demo besar-besaran di DKI Jakarta,” katanya.
(Muspri-www.harianindo.com)