Mahfud MD Menyebut Dana Haji Untuk Investasi Tak Melanggar UU

Jakarta – Mahfud MD yang merupakan seorang pakar hukum tata negara yang juga salah satu cendekiawan muslim Indonesia turut memberikan komentar terkait wacana Presiden Jokowi yang akan menggunakan dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Mahfud menilai bahwa pengelolaan dana haji dalam bentuk investasi tak melanggar Undang-Undang asal dilakukan secara transparan.

“Menurut saya itu tidak ada UU yang dilanggar. Yang penting dikelola secara transparan saja,” kata Mahfud di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa (01/08/2017).

Masalah pengeolaan dana haji yang akan diinvestasikan disektor infrastrukturini memang menimbulkan berbagai tanggapan lantaran tidak sesuai dengan peruntukan dana. Namun Mahfud juga menilai bahwa secara yuridis dana haji tersebut bukan milik jamaah haji perorangan.

Baca juga : MUI Tak Masalah Dana Haji Digunakan Pemerintah Untuk Infrastruktur

Pemerintah telah memiliki badan hukum yang bertugas mengelola dana haji tersebut. Oleh karena itu, ia menilai pengelolaan dana haji itu dapat diserahkan kepada pemerintah dengan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Menurut saya dana haji tersebut secara yuridis bukan milik jamaah haji orang per orang. Sudah ada badan hukumnya yang mengurus sehingga pengelolaannya pada yang punya legal standing, yaitu pemerintah di situ. Pemerintah mau melakukan apa, serahkan kepada pemerintah,” jelasnya.

Mahfud juga menambahkan bahwa MUI sendiri telah memberikan lampu hijau terkait penggunaan dana haji untuk sektor infrastruktur. Pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur ini sendiri juga sudah dilakukan di Malaysia,” terangnya.
(Muspri-www.harianindo.com)