Harian IndoJakarta – Belakangan ini heboh aksi koalisi pejalan kaki yang memberhentikan pemotor ‘nakal’ menggunakan trotoar sebagai akses berkendara mereka. Aksi tersebut pun menuai banyak dukungan dan menyentil para aparatur pemerintah.
Bukan tanpa sebab, aksi tersebut mendapat dukungan, bahkan, sepertinya aksi itu memang harus terus digalakkan oleh koalisi pejalan kaki. Pasalnya, belum ada penindakan yang tegas dari aparat kepolisian maupun petugas Dinas Perhubungan I (Dishub).
Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis pun ikut angkat bicara terkait ramainya isu perubahan alih fungsi trotoar tersebut. Menurutnya, harus ada penindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pengendara motor yang menggunakan trotoar sebagai akses berkendara.
“Semestinya, aturan diterapkan dengan tegas sesuai dengan Pasal yang berlaku,” kata Djemi pada Minggu (30/7/2017).
Djemi pun memaparkan beberapa hukuman atau tindakan tegas yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menertibkan pemotor nakal yang menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadi dan mengkebiri hak pejalan kaki. “Itu ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukan untuk pejalan kaki bukan untuk pribadi,” pungkasnya.
Baca juga: Edarkan Sabu-Sabu, Polisi Ringkus Ibu Muda Ini di Rumahnya
Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
