Jakarta – Hingga akhir bulan Juni 2017 lalu, posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.706,52 triliun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah utang pemerintah tersebut terakumulasi sebesar Rp 1.097,74 triliun dibandingkan dengan posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.
Thomas Lembong
Tambahan utang itu lantas dialokasikan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai, mereka yang mengkritik tingginya utang Pemerintah saat ii konyol.
“Kami diserang dan dituduh punya utang tinggi, saya justru sangat senang. Terlihat betul konyolnya mereka,” kata Thomas di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
Thomas menambahkan, perekonomian Indonesia tengah diapresiasi oleh internasional. Terutama oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor’s atau S&P, Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service, yang memberi investment grade rating pada Indonesia.
Thomas kemudian menjelaskan, tiga lembaga pemeringkat ini merupakan lembaga penilai yang paling ketat dan kejam. Dia menyebut, dua negara superpower, Amerika Serikat dan China pernah diturunkan peringkatnya oleh Moody’s Investor Service.
“Saat dunia memuji-muji kita, malah dikritik utang kita terlalu tinggi. Jadi bagi saya, kalau utang dikritik itu seperti kita menang maraton, tapi dikritik karena kurang atletis,” tukas Thomas.
Ia berpendapat, negara wajar berutang dengan catatan digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan gizi, dan pendidikan.
Baca juga: Pemakzulan Jokowi Karena Beban Utang Dinilai Tak Beralasan
“Ini akan membuat ekonomi semakin produktif. Terbalik kalau utang dibuat foya-foya seperti untuk subsidi BBM Rp 100 triliun per tahun, itu pemborosan,” pungkas mantan Menteri Perdagangan tersebut. (Yayan – www.harianindo.com)