Harian IndoJakarta – Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, mengkritisi dengan keras Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017 lalu. Kritik keras ditujukan Prabowo pada ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
Pertemuan Prabowo dan SBY
Dalam UU Pemilu, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden apabila memperoleh 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.
“Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia,” ucap Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.
Prabowo mengatakan bahwa pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara.
Dengan demikian, lanjut Prabowo , Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi itu sendiri, terutama ketentuan ambang batas pilpres.
“Kita tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai,” ujar Prabowo.
“Gerindra tidak mau ikut melawan sesuatu di luar akal sehat dan logika,” kata mantan Danjen Kopassus tersebut.
Keempat fraksi parpol di DPR, termasuk Demokrat dan Gerindra, menginginkan ambang batas pilpres dalam UU Pemilu sebesar 0 persen.
Baca juga: Pertemuan Prabowo dan SBY Menjadi Poros Baru di Pilpres 2019 ?
Sebabnya, ambang batas pilpres dinilai bertentangan dengan prinsip keserentakan pada Pemilu 2019. (Yayan – www.harianindo.com)
