Harian IndoJakarta – Sejumlah tokoh mendatangi gedung DPR dan bertemu dengan jajaran Pansus Hak Angket KPK guna memberikan dukungan mereka, namun dengan catatan.
Mereka yang terlihat datang di antaranya Marwan Batubara, Adhie Massardi, Habi Marati, Ichsanudin Noorsy, Ferdinand Hutahean, Prijanto, Lieus Sungkharisma, dan Laode Ida.
Sejumlah tokoh tersebut kemudian menggelar rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Para tokoh ini kemudian menyampaikan pandangan mereka, yang intinya ingin memperbaiki KPK lewat Pansus Hak Angket KPK.
“Kami mendukung angket dan harap ada perbaikan KPK. KPK sekarang bukan melanjutkan kasus korupsi besar tapi dihentikan,” kata Marwan.
Sedangkan menurut Ichsanudin Noorsy, dirinya memberikan dukungan kepada Pansus KPK karena alasan objektif dan subjektif.
“Alasan objektif adalah DPR punya hak, bukan hanya hak pengawasan kebijakan bahkan pemeriksaan kebijakan. Subjektif, DPR punya masalah besar. Ada hasil pansus yang tak dijalankan, Pelindo. Datanya ada di KPK, tersangkanya ada, kita tak tahu statusnya,” ucap Ichsanudin Noorsy.
Salah satu yang menjadi sorotan para tokoh tersebut yakni kasus RS Sumber Waras yang diabaikan oleh KPK.
“Kalau memang sebagai pintu masuk, pansus akan meminta penjelasan berbagai kasus korupsi yang masuk ke KPK sudah mengerak,” kata Prijanto.
Terkait kasus RS Sumber Waras, anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani mengatakan bahwa Pansus akan mendalaminya.
“Selama ini KPK menyikapi audit BPK pasti ditindaklanjuti. Pengecualinya satu di RS Sumber Waras. Ini ingin kita dalami mengapa seperti itu,” tegas Arsul.
Terkait kasus korupsi e-KTP, para tokoh tersebut meminta jaminan bahwa terbentuknya Pansus KPK ini tidak berkaitan dengan kasus tersebut.
“Pembentukan pansus tidak berkaitan dan tak mengarah ke soal kasus tapi pada penegakan pelaksanaan UU KPK. Apalagi korupsi e-KTP, tidak ke sana. Miryam kita panggil untuk mengkonfirmasi surat,” jawab Wakil Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
