Harian IndoJakarta – Jenderal Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menuding jika keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa mengancam keamanan dan ketertiban nasional. Menurut Budi, kegiatan HTI justru lebih condong pada gerakan politik.
Budi Gunawan
“HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik,” ujar Budi lewat keterangan tertulis pada awak media, Jumat (12/5/2017).
Menurutnya, HTI adalah gerakan trans nasional yang ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila menjadi sistem khilafah. HTI, kata Budi, juga dilarang di banyak negara.
“Baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim, antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia dan Pakistan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan keputusan pemerintah untuk mengusulkan membubarkan HTI. Langkah tersebut tak berarti pemerintah anti-terhadap ormas Islam, tetapi semata-mata menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan jika Polri akan memberikan sejumlah data kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tito juga menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran HTI.
Baca juga: Kasus Perkara Ahok Telah Menjadi Sorotan Dunia
“Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI,” pungkasnya. (Yayan – www.harianindo.com)
