Kupang – Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebelumnya sempat menyampaikan rasa penolakannya terhadap berdirinya Front Pembela Islam atau FPI di Nusa Tenggara Timur. Kini, Frans menegaskan, menolak pula organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahirir Indonesoa atau HTI di daerah tersebut, lantaran dinilai ormas yang radikal.
“Mereka (HTI) sudah ada di NTT, dan kami dengan tegas menolak kehadiran mereka,” kata Frans Lebu Raya usai mengikuti sidang paripurna istimewa di DPRD NTT, Senin, (8/5/2017).
Frans menilai bahwa HTI adalah salah satu ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah. Gubernur Frans Lebu mengaku, tindakan tegas dari pihaknya tersebut akan dituangkan dalam surat keputusan usai menggelar rapat Forkopimda di Labuan Bajo.
“Pancasila tidak bisa diotak-atik lagi, karena dibutuhkan negara ini. Apalagi Pancasila lahir di Ende, NTT,” katanya.
“Hari ini, kami akan gelar rapat untuk memutuskan penolakan terhadap ormas radikal,” kata dia.
Langkah pemerintah pusat untuk melarang organisasi radikal di negara ini didukungnya. Anggota DPRD NTT, Alex Ena meminta pemerintah untuk segera membubarkan ormas radikal yang ada di NTT, karena mengancam toleransi umat beragama di daerah ini.
Baca Juga : Dibubarkan, HTI Merasa Tak Pernah Melanggar Hukum
“Kami berharap pemerintah pusat segera membubarkan ormas radikal,” kata dia.
(bimbim – www.harianindo.com)