Harian IndoJakarta – Program yang bakal diterapkan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yakni berupa uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah untuk rumah dengan harga Rp 350 juta kebawah.
Anies-Sandi
Program tersebut diklaim bakal serupa dengan program Housing and Development Board (HDB) milik Singapura. Sandiaga menilai bahwa dengan konsep serupa seperti milik HBD tersebut, pihaknya akan fokus menyediakan hunian yang murah dalam bentuk vertikal. Modelnya akan seperti rumah susun (rusun) yang berada di Jakarta.
“Iya, kalau vertikal tentu bentuknya seperti di Singapura ada HDB. Unit-unitnya vertikal dan itu terjangkau oleh masyarakat. Diberikan pembiayaan yang cukup ringan,” kata Sandiaga, saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017).
Akan tetapi, pernyataan dari Sandiaga tersebut justru berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Anies pada debat di Mata Najwa, Senin (27/3/2017). Ketika itu, Anies mengkritik program perumahan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini terus bergantung kepada penyediaan rusun.
“Jembatan itu belum disediakan Pemprov DKI Jakarta karena selalu bergantung kepada rusun. Kalau program ini (DP 0 Rupiah) tidak, karena suplai yang ada di masyarakat, masyarakat menjual rumah, ukuran apapun juga dan syaratnya ini rumah pertama dan untuk ditinggali,” ujar Anies.
Meski demikian, Sandiaga tidak menutup kemungkinan dalam program DP 0 Rupiah juga terdapat rumah tapak murah. Selain itu, perbedaan pendapat diantara keduanya juga muncul terkait dengan program hunian yang serupa dengan HDB Singapura.
“Bisa ada. Tapi buat kami nanti untuk yang di tanah Pemprov fokusnya itu di hunian vertikal,” ucap Sandiaga.
Program DP 0 Rupiah disamakan oleh Sandi, dengan HDB Singapura di mana pemprov-lah yang berlaku sebagai pengembang, pembangun, dan melakukan pemeliharaan atas flat atau rusun yang telah dibangun. Sebaliknya, Anies menuturkan pengadaan atau pasokan justru berasal dari warga yang menjual rumahnya seharga Rp 350 juta atau di bawahnya. Konkritnya adalah warga memiliki kesempatan untuk memilih rumah mereka.
“Pemerintah bisa saja menyiapkan, tetapi di sisi lain ada supply dan demand warga. Ini yang kita selesaikan dengan memberikan kesempatan bantuan untuk pembiayaan. Jadi bukan pemerintah membangun rumahnya saja. Jadi jangan membayangkan program ini kami membangunkan rumah,” jelas Anies.
Pendapat yang berseberangan antara Anies-Sandi tersebut lantaran memang belum adanya skema jelas terkait Program DP 0 Rupiah tersebut. Keduanya juga selama ini belum menjelaskan hal tersebut secara gamblang kepada publik.
Untuk mencerahkan publik soal rumah murah dengan DP 0 Rupiah itu, Sandi mengaku akan membuat forum group discussion (FGD) terbuka. Rencananya, dia akan mengundang sejumlah organisasi seperti Real Estate Indonesia (REI), Kadin, HIMPI, akademisi dan kalangan lainnya.
Baca Juga : Ceramah di Bandung, Zakir Naik Menyinggung Muslim Palsu
“Konsepnya sudah kita launching. Diskursus ini penting, silakan didengar dan kita menjawab. Dan sebuah diskusi yang fokus. Wartawan nanti diundang untuk dengar apa yang jadi posisi kita berkaitan dengan perumahan dengan DP 0 Rupiah ini,” pungkasnya.
(bimbim – www.harianindo.com)
