Jakarta – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta bersiap menghadapi rencana pengajuan banding Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.
Kuasa Hukum nelayan Teluk Jakrarta dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), anggota koalisi, Tigor Hutapea berencana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) mengawasi sidang banding putusan itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).
“Ketika di G (banding pencabutan izin reklamasi Pulau G) kami tidak melibatkan KPK dan KY. Kalau terkait ini (banding pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K), kami akan libatkan KPK dan KY di meja banding,” kata Tigor di kantor Walhi Indonesia, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).
Baca juga: Saksi Ahli Agama Dalam Sidang Ahok Diduga Tidak Bersikap Netral
Menurut Tigor, koalisi kecewa dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang berencana mengajukan banding atas putusan itu. Semestinya Pemprov DKI Jakarta menjadikan putusan itu bahan evaluasi penerbitan izin proyek pembangunan di DKI Jakarta, khususnya reklamasi.
“Memang bakal pasti banding (Pemprov DKI Jakarta), tapi ini sebagai bentuk apa, kami lihat justru saat ini pemerintah antikritik, antikoreksi, kami mengkritik dan mengoreksi di luar pengadilan disalahkan, tapi saat mengkritik dan dibawa ke meja hijau, lalu hakim memutuskan kalau kebijakan itu salah, mereka malah ngotot,” Tigor mengeluh. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)