Harian IndoJakarta – Program DP rumah 0 persen yang digadang-gadang oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, hingga kini menimbulkan kontroversi terkait bisa atau tidaknya program tersebut diterapkan.
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahaan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, program DP rumah 0 persen bisa saja dilakukan asalkan pembayarannya langsung ke pengembang. Karena bila melalui perbankan hal itu tidak memungkinkan sebab menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
“Kalau cicilan langsung ke pengembang bisa dimungkinkan. Tapi kalau melalui KPR tentunya harus ada DP, karena terkait dengan peraturan BI atau OJK,” kata Junaidi Abdillah.
Sedangkan mengenai mekanisme pembayaran DP-nya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan.
“Kalau masalah DP dan cicilan, ada banyak cara yang dilakukan pengembang. Cicilan melalui developer tergantung dari kesepakatan,” ucapnya.
Sedangkan soal harga rumah di Jakarta menurut Junaidi tidak bisa kurang dari Rp 250 juta karena harga rusun yang disubsidi pemerintah saja harga rata-ratanya sudah mencapai Rp 250 juta.
“Rusun bersubsidi saja di Jakarta berkisar Rp 250 juta antara tipe 21 sampai 36. Tentunya rumah bisa di atas itu. Jadi harga jual sangat dipengaruhi harga tanah dan bangunan,” tuturnya.
Namun demikian, bisa saja harga rumah untuk rakyat miskin nantinya di bawah Rp 250 juta asalkan tanah yang dipakai adalah tanah milik negara yang biasanya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Harga rumah berkisar Rp 150 juta di Jakarta bisa saja terjadi jika pemerintah yang menyediakan tanahnya,” jelasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
