Harian IndoJakarta – Pada sidang pembacaan surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3/2017), jaksa KPK menyebutkan beberapa nama anggota Komisi II DPR yang ikut menikmati uang dugaan korupsi dana proyek E-KTP.
Apakah nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga ada di dalam surat dakwaan tersebut, mengingat Ahok pernah duduk sebagai anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, sebelum ia akhirnya terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo pada 2012.
Menurut surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK, beberapa nama yang disebut menerima aliran dana dari dugaan korupsi proyek E-KTP diantaranya Taufik Effendi, Khatibul Umam Wiranu, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Yasona H Laoly, Chairuman Harahap, Mustoko Weni, Agun Gunandjar, Teguh Djuwarno, Miryam S Haryani, Djamal Aziz, Nu’man Abdul Hakim dan Abdul Malik Haramain.
Selain itu, ada 37 nama anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 lainnya yang disebut ikut menerima dana itu. Namun jaksa KPK tidak menyebutkan satu persatu nama-nama tersebut.
Menurut pengacara terdakwa Irman dan Sugiharto, Susilo Ariwibowo, ia tidak tahu persis apakah nama Ahok juga termasuk di sana karena dirinya belum membaca surat dakwaan secara lengkap.
“Berkasnya sangat banyak, (tingginya) satu meter,” ujar Susilo Ariwibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Namun Jaksa KPK Irene Putri memberikan penjelasan bahwa tidak ada nama Ahok di dalam surat dakwaaan.
“Setahu saya tidak ada ya di dakwaan,” katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).
(samsul arifin – www.harianindo.com)
