Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Pleno terkait permasalahan bangsa di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).
Din Syamsuddin
Sejumlah permasalahan bangsa, seperti ancaman kebangkitan komunis hingga ketidakadilan ekonomi dan hukum masuk dalam pembicaraan. Salah satu bentuk ketidakadilan hukum yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi terhadap ulama.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai persoalan ketidakadilan hukum terhadap masyarakat termasuk ulama telah mencederai butir kelima Pancasila.
Menurut Din, adanya protes dan unjuk rasa yang dilakukan ormas Islam merupakan bentuk aspirasi masyarakat. “Kami mengingatkan pemerintah jangan sekali-sekali dan membela ketidakadilan,” ungkap Din dalam Rapat Pleno yang dihadiri segenap pimpinan organisasi massa Islam dan tokoh-tokoh Islam.
Menurut Din, ketidakadilan dalam bahasa Islam adalah kezaliman dan kezaliman ini harus dilawan. “Ketidakadilan itu anti-Pancasila. Karena telah melanggar nila-nilai dasar dari berbangsa dan bernegara,” ungkap Din.
Baca juga: Jokowi Belum Mau Berandai-andai dengan Kasus Siti Aisyah
Terkait kebangkitan komunisme, Din menjelaskan bahwa ancaman tersebut bukan sekedar wacana dan ilusi. Din menjelaskan bahwa, ancaman sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya mengenai upaya mengadu domba antar kelompok masyarakat.
“Besar harapan kami, ancaman ini jangan dianggap remeh. Kami juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menuduh MUI dan ormas Islam yang mengangkat ancaman ini hanya untuk mencari masalah. Justru kita berdialog sebagai wujud komitmen MUI dan ormas islam terhadap eksistensi bangsa,” tutupnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
