Belakangpadang – Gubernur Nurdin Basirun berharap hiruk pikuk kelangkaan sembako untuk Belakangpadang, Kota Batam untuk jangka panjang sudah tidak ada lagi. Untuk saat ini harus ada kebijakan di lapangan sehingga kelangkaan sembako di Belakangpadang bosa teratasi.
“Atas nama rakyat, kami minta kebijaksanaan untuk Kepri, khususnya Belakangpadang ada aturan yang memihak,” kata Nurdin saat melakukan peninjauan ke Belakangpadang, Senin (13/2/2017).
Baca Juga : Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan Sebarkan Pasukannya ke TPS
Gubernur ke Belakangpadang setelah mendapat informasi tentang kelangkaan sembako. Sampai Senin (13/2/2017) sudah sepuluh hari tidak ada masuk sembako dan barang kebutuhan masyarakat ke Belakangpadang.
Sampai di Belakangpadang, Gubernur meninjau satu persatu kedai masyarakat di pasar. Ketika sampai di toko Polison, seorang ibu tampak marah-marah di depan Gubernur.
“Beras tak ada, gula tak ada, tempe tak ada, semua tak ada,” kata seorang ibu di depan Nurdin. Para ibu nampak marah marah dengan kelangkaan itu.
“Kami mau makan apa, Pak,” kata seorang ibu lagi.
Nurdin memahami kemarahan masyarakat Belakangpadang. Apalagi saat peninjauan dia melihat sejumlah kedai tidak buka. Karena bahan yang mau dijual sudah habis. Saat ini, di kedai-kedai yang ada hanya menjual stok barang yang lama.
Karena itu, Gubernur ingin ada aturan yang memihak masyarakat untuk jangka panjang.
“Ini masalah perut rakyat. Bukan masalah politik. Apalagi sekarang cuaca sedang tak bagus,” kata Nurdin.
Kata Gubernur, jangan sampai pula warga perbatasan, depan negara maju, di seberang Batam, ada yang meninggal gara-gara sembako tak ada.
Usai melakukan peninjauan ke Belakangpadang, Gubernur Nurdin langsung menuju Kantor Bea Cukai Batam di Kawasan Batu Ampar. Di Kantor Bea Cukai, sudah menunggu Wali Kota Batam HM Rudi dan Kepala Bea Cukai Batam Noegroho Widodo.
Hampir satu jam Gubernur dan Wali Kota Rudi berbincang penyelesaian masalah Belakangpadang.
“Saya sudah minta ke Bea Cukai untuk memberi solusi. Akan ada solusi cepat,” kata Nurdin kepada sejumlah wartawan.
Terhadap masalah ini, Kata Nurdin, pemerintah harus hadir. Tentu aturan yang ada harus dipatuhi. Tapi Pihak Bea Cukai sendiri menyebutkan penyelesaian masalah ini sedang dikaji tapi segera selesai.
(bimbim – www.harianindo.com)