Harian IndoJakarta – Calon gubernur DKI Jakarta pertahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan posisi terkait keadilan untuk warga Ibu Kota. Cawagub Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan program kerja keadilan sosial.
Ahok-Djarot
“Ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda harus cakap administrasi. Jadi sebetulnya hari ini orang Jakarta diawali mau nggak memilih orang yang cakap menjadi administrator dalam rangka mengadministrasi keadilan sosial tadi. Artinya kami tidak bela orang miskin saja, tidak bela orang kaya, bukan. Kami berbicara keadilan, kami tidak berpihak dengan siapa pun selama dia melanggar aturan,” kata Ahok dalam jumpa pers usai debat ketiga di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Pancoran, Jaksel, Jumat (10/2/2017).
Baca juga : Besok Ahok Kembali Duduki Kursinya Sebagai Gubernur DKI
Keadilan sosial yang ditekankan Ahok dan Djarot lantaran kepala daerah merupakan administrator dari berkembangnya pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan warga. Program kerja ini juga dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Kami harus bisa mengadministrasi dengan baik sehingga semua orang merasakan keuntungan memilih kami menjadi administrator. Tentu administrator syarat utamanya tidak boleh terima suap, tidak boleh memihak (melainkan) hanya ikut pada konstitusi sehingga tercapailah keadilan sosial yang sesuai dengan cita-cita proklamasi,” tuturnya.
Soal administrasi keadilan sosial ini disebut Djarot sebagai tanggung jawab dan kewajiban gubernur/wagub DKI Jakarta. Seluruh warga sambung Djarot punya hak yang sama dalam keadilan sosial.
“Inilah amanat konstitusi, amanat UUD 1945 dan untuk apa ada pilkada? Adalah untuk memilih kita-kita ini yang punya tanggung jawab dan kita akan mengadministrasi keadilan itu semuanya tanpa diskriminasi, tanpa memandang-mandang orang. Tapi yang jelas kami tetap berpihak pada wong cilik karena kami melakukan proses subsidi silang, yang tidak mampu dibantu yang lebih mampu. Supaya mereka-mereka yang tak mampu ini juga merasakan terwujudnya keadilan sosial,” tegas Djarot.
Ahok bicara soal ‘serangan’ dalam debat pamungkas bertemakan “Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta”. Dia menanggapi pertanyaan cawagub DKI nomor urut 1 Sylviana Murni yang mempertanyakan kekerasan verbal yang disebut Slyvi ditunjukkan Ahok.
“Saya bilang orang kalau saya menyerang perempuan, dia bilang kaum perempuan, buktinya kaum perempuan seneng foto-foto sama saya,” ujar Ahok.
“Saya kasih perumpamaan yang lebih gampang dicerna, orang tua di rumah itu ada aturan. Anak-anak semua itu ada aturan. Semua itu ada aturan lihat anaknya berhasil, sehat. Tapi jangan om tante datang lalu merusak aturan, lalu mengiming-imingi anak-anak kita, itu boleh ini itu. Rusak dong aturan kita padahal bentuk seorang anak itu butuh waktu,” tegas Ahok.
Terkait istilah ‘om-tante’ dicontohkan Ahok dalam program relokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun. Ahok menunjukkan program kerjanya bersama Djarot ketika melakukan normalisasi sungai.
“Kamu kalau tinggal di kawasan kumuh, bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan ajarin boleh tinggal di kawasan kumuh rawan banjir terus anaknya meninggal diam-diam semua. Makanya saya beri masukan, kamu jangan merusak sistem. Jadi gubernur, jadi gubernur aja deh. Tapi jangan merusak aturan. Orang kalau tinggal di bantaran kali, salah ya salah,” tegas Ahok.
(bimbim – www.harianindo.com)
