Harian IndoJakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali membuat pernyataan yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat terkait pembiayaan proses akreditasi.
Menurut Muhadjir, pernyataannya tersebut tidak perlu dibesar-besarkan karena akreditasi bukan merupakan bentuk pengawasan ataupun penghakimanterhadap sebuah sekolah. Karena itu, tidak perlu menjadi dipermasalahkan bila sekolah tertentu membiayai sendiri proses akreditasinya.
“Enggak ada masalah. Akreditasi itu sebetulnya menilai diri sendiri. Asesor hanya mengonfirmasi, memvalidasi, apakah portfolio yang dibuat sekolah sesuai,” ujar Muhadjir, di Kompleks Istana Presiden, Selasa (7/2/2017).
“Jadi, prinsipnya bukan untuk mengawasi apalagi sampai menghakimi. Tapi pendekatannya sebenarnya adalah pembinaan,” lanjut Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, badan akreditasi nasional maupun provinsi mempunyai sumber daya manusia dan dana yang terbatas.
“Jadi, jika ingin mendapatkan posisi prioritas, ada baiknya menurut saya diperhatikan kalau memang ada yang mau membiayai sendiri,” ujar Muhadjir.
“Walaupun dalam peraturan pemerintah itu pemerintah yang menyediakan pembiayaan, tapi karena pertimbangan terbatasnya anggaran, kemudian juga antreannya yang sangat panjang karena jumlah personelnya terbatas. Kalau ada yang biaya sendiri ya diprioritaskan,” tambahnya.
Namun demikian, Muhadjir menegaskan bahwa pembiayaan tersebut tidak dipaksakan atau bersifat opsional.
“Enggak berat. Wong suka rela kok. Itu kalau enggak mau juga enggak dipaksa. Tapi ya silakan sabar menunggu giliran,” ujar dia.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
