Jakarta – Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat akan mengganti aparatur pemerintahan DKI Jakarta yang lambat menerapkan kebijakan.
“Oleh karena itu, apabila ada mereka (aparatur pemerintahan) yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan, dengan menyesal dan senang hati juga kami akan ganti,” kata Djarot dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/01/2017).
Djarot mengatakan pejabat diganti karena tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerja mensejahterakan warga Jakarta. Mantan Wali Kota Blitar menuturkan pergantian jabatan dilakukan melalui lelang terbuka.
Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi menduduki jabatan. Pada akhirnya, dapat diperoleh pelayan publik yang berkualitas dan bersih dari korupsi.
Djarot menegaskan pihaknya sudah berulang kali memberikan peringatan-peringatan dan masukan agar pejabat pemerintahan tidak melakukan korupsi atau pungutan liar. “Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional dan bebas dari pungutan liar,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penataan Kawasan Perkotaan dalam debat kedua Pilkada DKI.
Debat itu dipandu dua moderator yaitu Tina Talisa yang merupakan mantan presenter televisi dan Eko Prasodjo yang merupakan Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)