Jakarta – Pemerintah dinilai belakangan ini mulai panik. Hal tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Alasannya, banyak kebijakan mereka yang terlalu berlebihan, seperti contohnya terkait dengan penanganan isu hoax dan kebebasan dalam berpendapat.
“Misalnya, tuduhan makar ke Rachmawati (Soekarnoputri) dan kawan-kawan itu. merupakan bagian yang hampir sama untuk pembungkaman lewat medsos (media sosial). Ini sudah merampas hak mengkritisi kepada pemerintah,” tutur Ferry dalam keterangannya, Jumat (20/1/2017).
Ferry menegaskan bahwa hak pernyataan masyarakat melalui media sosial merupakan salah satu bentuk alternatif media perlawanan. Pasalnya, banyak masyarakat beranggapan, media mainstream rentan untuk dikuasai dan dimonopoli oleh pihak pemerintah.
“Saya bersikeras untuk melawan pengekangan kebebasan berpendapat. Media sosial itu media alternatif perlawanan efektif. Banyak media mainstrem saat ini, telah dikuasai pemerintah,” kata dia.
Ferry mengemukakan pendapatnya terkait masalah hoax yang sebenarnya bisa segera langsung untuk ditangani tanpa membuat pembungkaman yang berlebihan. Semisal, sumbernya bisa langsung dilacak baik dari penyebar hoax maupun pemilik akun yang bersangkutan.
“Hoax itu sebenarnya persoalannya bisa langsung tertangani. Sumbernya juga bisa di-trace,b aik dari penyebar maupun pemilik akun terkait,” ujar Ferry.
Ferry menegaskan bahwa seharusnya pihak pemerintah sanggup mengoptimalkan instrumen yang ada guna menangkal berita hoax yang beredar. Contohnya bisa menggunakan intelejen, media, data statistik, dan lain sebagainya.
Baca Juga : Dewi Persik Akui Ada Sekelompok Orang Yang Mungkin Tidak Suka Dengan Ahok
“Kebenaran dari sebuah pembenaran kalau dimonopoli oleh pemerintah itu memang pemerintah cenderung ada yang sedang disembunyikan, atau ada suatu kesalahan. Tapi kemudian, disalahkan semua. Sikap kritis kita harus didorong,” ujar dia.
(bimbim – www.harianindo.com)