Jakarta – Arief Poyuono selaku – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie karena dinilai gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok.
“Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia,” kata Arief melalui pesan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (22/12/2016).
Arief lantas menduga kehadiran oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi tersebut, lanjut Arief, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.
“Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut,” tegasnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal tersebut membuat negara mengalami kerugian. Arief mengungkapkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
“Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan,” jelas dia.
Kerugian lainnya, menurut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal Tiongkok untuk masuk dengan cara ilegal sehingga tidak terdaftar dan tidak bisa dikenakan pajak.
Baca juga: Jokowi : “Mau Demo Tiap Hari Boleh, Tapi Kalau Makar, Tahu Sendiri”
“Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal,” tegasnya. (Yayan – www.harianindo.com)