Harian IndoJakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetap bersikukuh enggan memberikan dana bantuan pengembangan budaya Betawi ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal tersebut yang menjadikan alasan utama baginya berniat untuk tidak menganggarkan pemberian hibah ke Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017.
Sebelum cuti untuk berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 pada (28/10/2016) lalu, Ahok memang tidak memasukkan anggaran yang biasanya mencapai Rp5 miliar setiap tahunnya dalam rancangan APBD. Ahok menilai bahwa untuk mengembangkan Budaya Betawi, Pemerintah Provinsi DKI harusnya memiliki kewenangan. Ahok berpandangan, dana hibah yang diberikan ke ormas rawan diselewengkan.
“Asal jangan ormas ini, ormas ini, mengatasnamakan budaya, minta (dana bantuan) Rp5 miliar. Terkadang hanya dinimati elitenya,” ujar Ahok di ‘Rumah Lembang’, markas pemenangan Ahok – Djarot di Pilkada DKI 2017, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).
Baca Juga : SBY : “Muncul Sejumlah Skenario Tentang Penjatuhan Presiden Jokowi”
Menurut pendapat Ahok, dana anggaran besar yang biasanya disalurkan pemerintah ke ormas, lebih baik disalurkan langsung ke lembaga yang memang memiliki tujuan jelas dalam melestarikan budaya Betawi, seperti contohnya sanggar tari ataupun sanggar kesenian lain.
Seharusnya, dana disalurkan ke ormas yang sudah pasti memiliki massa, terkesan seperti bantuan bermuatan politis yang diberikan kepala daerah supaya ormas itu mengerahkan massanya supaya memilih dirinya.
“Saya tidak suka mencampurkan politik dan budaya,” ujar Ahok.
(bimbim – harianindo)
