Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dinilai oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, harus dievaluasi. Hal tersebut lantaran Tito menuduing bahwa adanya aksi makar pada demonstrasi lanjutan menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang akan digelar pada (2/12/2016) mendatang.
“Sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Sebab membuat masyarakat saling curiga, saling tuduh. Termasuk berdampak pada politik dan ekonomi,” kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (24/11/2016).
Menurut Benny, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden melalui persetujuan DPR. Oleh karena itu, keberadaan Kapolri tersebut bisa ditinjau kembali. Sebab, dugaan akan adanya makar seharusnya disampaikan setelah dilakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca Juga : Tak Pernah Bawa Orang Kristen ke Yerusalem, Ahok : “Ini Jangan Buat Rusuh”
“Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini jadi pertanyaan publik, jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapapun jumlahnya tidak bida dikatakan makar,” kata Benny.
(bimbim – www.harianindo.com)