Jakarta – Demonstrasi besar-besaran oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) seharusnya berlangsung damai. Tetapi di akhir aksi, terjadi kericuhan yang menyebabkan sejumlah mobil aparat dibakar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyayangkan terjadinya kerusuhan tersebut. Jokowi menganggap ada kepentingan politik di balik kerusuhan yang terjadi
“Kita menyesalkan kejadian bakda isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari (5/11/2016).
Massa pengunjukrasa mulanya amat kondusif meski telah mengubah Bundaran HI sampai sekitar Istana Kepresidenan menjadi lautan putih. Bahkan ada yang sengaja membawa tanaman dan kantung sampah dengan maksud agar demo tak menyisakan kerusakan lingkungan.
Pada awalnya perwakilan demonstran hendak diterima oleh Menko Polhukam Wiranto, tetapi mereka menolak dan tetap ingin bertemu Presiden Jokowi. Perwakilan GNPF-MUI pun masuk ke Kompleks Istana sekitar pukul 16.06 WIB, Jumat (4/11). Di antara perwakilan itu ada KH Cholil Ridwan, Habib Athos Alatas, KH Arifin Ilham, dan Habib Rizieq Shihab.
Namun massa pengunjukrasa di luar menolak karena hanya ditemui oleh Wiranto. Perwakilan pendemo terus berorasi di depan Istana Kepresidenan. Beberapa di antaranya adalah Amien Rais, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Ahmad Dhani, dan Rhoma Irama.
“Saya dengan pak Fadli adalah mempimpin parlemen ruangan tapi yang dipimpin ulama adalah parlemen jalanan. Umat islam usianya lebih tua dari negara, merekalah yang datang dengan sorbannya dengan jubahnya mengusir penjajah tapi sekarang jubah dan sorbannya ingin dihina,” kata Fahri dari mobil komando di depan Istana Kepresidenan.
Baca juga: Mencekam, Inilah Video Saat Massa Menjarah Minimarket di Penjaringan
“Apakah saudara presiden masih belum mendengar umat Islam, saudara presiden yang terhormat dengarkanlah suara rakyat suara umat Islam yaitu sangat sederhana adalah tegakkan hukum yang seadil-adilnya tidak ada boleh yang dilindungi di negara kita,” ucap Fadli. (Yayan – www.harianindo.com)