Harian IndoJakarta – Pada hari Jumat (4/11/2016) esok ribuan umat Islam yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota Jakarta dan Istana Kepresidenan.
Aksi unjuk rasa ini sebagai buntut dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung soal Surat Al Maidah 51 saat berbicara di depan masyarakat di Kepulauan Seribu pada September lalu.
Akibat dari sedikit ucapannya ini membuat ribuan umat Islam tersinggung dan bergerak untuk mendesak agar pihak kepolisian menangkap Ahok yang mereka tuduh telah melakukan penistaan agama.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan umat Islam tersebut adalah imbas dari perkataan Ahok yang akibatnya membuat repot banyak orang.
“Ini jadi repot kan. pilkada di mana-mana biasa. Di Kalbar, Kalteng, Maluku. DKI Jakarta kenapa berbeda? Karena penyataan Ahok yang melampaui batas, termasuk dinilai sebagian menistakan agama,” kata Zulkifli Hasan.
Dalam beberapa hari belakangan memang banyak pihak menjadi ‘sangat sibuk’ terkait rencana demo besar-besaran pada 4 November nanti. Mulai dari Presiden Jokowi yang berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto dan mengundang para ulama ke Istana, serta Kapolri yang memerintahkan para Kapolda untuk mengirimkan personelnya Brimobnya ke Jakarta.
Terkait tuduhan bahwa dirinya menjadi penyebab dari ‘keributan’ di DKI Jakarta pada dua minggu ini, Ahok menolaknya.
“Kalau (demo) itu karena saya, hebat dong Indonesia,” katanya di sela-sela blusukannya di kawasan Jagakarsa, Rabu (2/11/2016).
“Silakan bagi pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu loh,” tambahnya.
Ahok juga meminta agar pihak lain tidak turut campur dalam masalah ini serta mempercayakan semuanya kepada pihak kepolisian untuk memeriksanya.
“Itu namanya mencampuri urusan hukum. Saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang lain, tersangkain orang. Ini negara hukum,” pungkas Ahok.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
