Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan pemeriksaan kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Menyikapi hal ini, pengusaha meminta pemerintah untuk terus mengejar Google agar membayar pajak.
“HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendorong semua bayar pajak. Negara harus mengejar bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan aktivitasnya di bangsa kita terkait ekonomi yang tidak membayar pajak harus membayar pajak tanpa kecuali,” ujar Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia, di kantor Hipmi, Menara Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016).
Bahlil berpendapat, pemerintah jangan takut untuk menagih pajak Google. Ia menyebut pemerintah harus melakukan tindakan tegas.
“Walau pun perusahaan asing, justru perusahaan asing yang belum bayar pajak untuk negara kita. Kalau misalnya nggak mau melakukan itu, maka negara harus mengambil tindakan tegas,” ujar Bahlil.
Pajak tidak hanya sekedar persoalan tambahan penerimaan negara yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pajak adalah bagaimana keadilan dapat tercipta dalam sebuah negara.
Bahlil juga menambahkan, sangatlah tidak adil jika Google tidak membayar pajak, sementara wajib pajak perseorangan dan badan/perusahaan Indonesia harus bayar pajak
“Sangat nggak adil. Kita orang WNI diwajibkan bayar pajak. Mereka yang dari luar cari duit di kampung kita masa nggak bayar pajak. Bayar dong, sangat merugikan dan itu diskriminasi, itu melanggar UU,” tutur Bahlil. (Yayan – www.harianindo.com)
