Jakarta – Reklamasi Teluk Jakarta kini sedang menjadi pembicaraan hangat. Proyek tersebut tentu dilakukan tentu dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Nah, Ketua Presidium Pro Demokrasi (ProDem) Andrianto pun angkat bicara.
Menurut dia, kasus tersebut adalah tanggung jawab Ahok. Sebab, dia membikin sebuah kebijakan yang sembrono.
”Saya rasa reklamasi Jakarta sebuah keniscayaan dari gunung es, kebijakan Ahok yang sembrono dan bermotif bisnis semata. Jelas Ahok sudah berapologi tentang project reklamasi yang tidak ada dasar hukumnya, wong perda-nya masih di bahas,” kata Andrianto pada Kamis (21/7/2016).
Dia pun menegaskan, orang nomor satu di Jakarta itu telah melakukan pembohongan publik perihal reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
”Jelas ini kebohongan publik, bagaimana mungkin Indonesia butuh reklamasi wong daratan kita masih luas, terus bikin pulau lebih ngaco lagi, wong kita punya 17 ribu pulau yang sebagian tidak berpenghuni,” tuturnya.
”Lebih aneh lagi Ahok sangat nyaring menentang kebijakan pemerintah pusat yang tutup reklamasi pulau G, Ahok kan bagian dari sistem dimana Gubernur adalah bagian dari pemerintahan. Publik melihat Ahok sudah menjelma jadi lawyer Podomoro,” tambahnya.
Menurut dia, semua tersebut bisa tuntas jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) komit dengan janjinya yang menyebut kasus reklamasi merupakan grand corruption.
”Semua ini bisa tuntas bila Ketua KPK komit dengan janjinya akan tuntaskan reklamasi yang di sebutnya grand corruption. Bila KPK tidak berdaya soal grand corruption sebuah lampu kuning perjalanan KPK,” tutupnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
