Jakarta – Salah satu masalah pelayanan publik yang cukup disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas di Istana, yaitu pelayanan oleh pihak Polri. Salah satunya adalah pengurusan STNK yang masih harus melalui 3 loket berbeda.
“Presiden meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket, ataupun juga dengan yang online. Sebagai contoh hasil temuan Presiden misalnya untuk STNK,” ucap Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa nama penting seperti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menristek Dikti Nasir, Mendes Marwan Jafar, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandy dan lainnya, Pramono mengungkapkan jika Presiden telah memberika instruksi tersendiri.
“Walaupun satu tempat ternyata masih ada 3 loket (STNK). Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja, yang seperti ini tidak boleh lagi. Walaupun satu tempat ya satu loket, enggak bisa satu tempat kemudian 3 loket, berbeda-beda. Ini satu contoh saja untuk STNK,” beber Pramono.
Tidak berhenti sampai di situ, untuk semua pelayanan publik dari tingkat teratas sampai bawah, Presiden Jokowi menginstruksikan pelayannya harus sudah dalam hitungan jam, tidak lagi dalam hitungan hari apalagi bulan.
Kemudian, Presiden juga meminta praktik calo harus dan wajib hilang, bagaimana pun cara dan sistemnya. Salah satunya kata Pramono, adalah menerapkan sistem online. (Yayan – www.harianindo.com)
