Harian IndoJakarta – Kisruh terkait rencana Revisi UU KPK masih terus berlanjut. Saat ini Partai Demokrat menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap rencana Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Berdasar pengamatan tim Harian Indo, Senin (22/2/2016), Ruhut Sitompul sebagai salah juru bicara Partai Demokrat bahkan mengingatkan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang tak satu suara dengan pihak istana terkait rencana revisi UU KPK ini.
“Saya berharap dan mohon para pemmbantu presiden tak membuat kegaduhan, nanti rakyat tambah pusing. Kita tunggu saja Pak Presiden dan hormati keputusannya,” ujar Ruhut.
Anggota DPR-RI dari fraksi Partai Demokrat ini juga berharap agar Presiden Joko Widodo tidak mengecewakan rakyat dan harus tegas menolak rencana Revisi UU KPK. Pria yang akrab disapa Bang Poltak ini berharap pertemuan Pimpinan DPR dan Presiden Jokowi dapat menyampaikan bahwa UU KPK tidak diperlukan hingga saat ini.
—
Baca juga:
Ketua KPK Mengancam Mundur Jika Revisi UU KPK Terus Dilakukan
Gagal Total di Pilpres, Farhat Abbas Kini Incar Kursi DKI 1
—
“Pak Jokowi seharusnya sadar jangan sampai mengecewakan rakyat. Karena memang melihat revisi, banyak poin-poin yang melemahkan KPK,” pungkas Anggota Komisi III DPR-RI. (Rani Soraya – www.harianindo.com)
