Standar Keselamatan Fasilitas Publik Dijadikan Alat Politik dalam Pemilu Korsel

Seoul – Pasca serangkaian kecelakaan fasilitas publik di Korea Selatan, peningkatan standar keselamatan pun dijadikan alat politik dalam pemilu walikota dari Ibukota Korsel, Seoul. Seperti dilansir dari Reuters (Rabu, 4/6/2014), serangkaian kecelakaan seperti kapal feri Sewol, tabrakan kereta api bawah tanah, dan kebakaran di panti jompo digunakan para politikus untuk berlomba-lomba menarik simpati massa.

Pemimpin partai oposisi, Ahn Cheol-soo, mengatakan bahwa kejadian bencana kapal feri Sewol tidak boleh dilupakan. Lebih jauh, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya pemilu, pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam pemerintah bisa saja dibawa ke pengadilan. Sebuah pernyataan yang mungkin berbau ancaman.

Partai oposisi dinilai sangat hati-hati dalam “menggunakan” isu peningkatan standar keselamatan fasilitas publik sebagai alat politik mereka. Menjelang pemilu walikota tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap partai pemerintah telah “tergoncang”.

Selain isu keselamatan tadi, partai oposisi juga mengkampanyekan isu-isu klasik seperti lapangan kerja, dan peningkatan pendidikan, serta kesejahteraan pekerja. Beberapa pengamat politik Korsel memprediksi bahwa pemilu Walikota Seoul ini bakal dimenangkan oleh calon dari partai oposisi.

Adapun serangkaian kecelakaan fasilitas dan transportasi umum, yang dimulai sejak tenggelamnya kapal feri Sewol, telah membuat popularitas Presiden Korsel, Park Geun-hye, menurun. Namun demikian, berdasarkan hasil studi yang diadakan Gallup Korea akhir Mei lalu, sekitar 40 persen warga Korsel masih mendukung Partai Presiden Park, yakni Partai Saenuri. Sementara itu, partai oposisi Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi (NPAD) yang dipimpin oleh Ahn Cheol-soo masih mendapatkan sekitar 28 persen suara. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)