Foto dari AP
Pihak militer meyakini bahwa keputusan ini bukanlah bentuk kudeta terhadap Pemerintahan Thailand, karena hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional. Darurat militer ini muncul setelah krisis politik yang telah berlarut-larut, ditambah dengan ketegangan yang semakin meninggi antara kubu pemerintahan dan oposisi. Pun demikian, petinggi penasehat keamanan nasional mengaku bahwa pihak militer belum berkonsultasi dengan pihaknya dalam penentuan status darurat militer ini.
Ketua Dewan Keamanan Nasional, Paradron Pattanatabut, mengatakan bahwa dengan adanya darurat militer ini, segala aktivitas masyarakat tetap akan berjalan normal seperti biasanya, yang berbeda adalah pihak militerlah yang akan mengambil alih keamanan nasional. Kegiatan pemerintahan pun juga tidak akan terganggu oleh darurat militer ini.
Koresponden BBC mengatakan bahwa dengan adanya darurat militer, keberadaan tentara dan pos-pos penjagaannya di jalanan kota-kota di Thailand akan menjadi kejadian normal dalam beberapa waktu ke depan. Pihak militer pun telah menghentikan kelompok pro-pemerintah berseragam merah untuk berkumpul di tempat mereka biasa berkumpul sebelum beraksi di Bangkok.
Pihak militer juga telah menjaga dan ‘mengendalikan’ stasiun-stasiun tv lokal. Dalam sebuah pengumuman di tv, militer mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik, kehidupan akan tetap berjalan normal seperti biasa. Pihak militer hanya bermaksud untuk melindungi warga dari berbagai lapisan dan mengembalikan kedamaian dan stabilitas keamanan di Thailand. Karena diketahui, perseteruan massa pro-pemerintah dan oposisinya sering menjurus kepada aksi anarkis dan kerusuhan, yang tak jarang mengganggu masyarakat awam yang tidak ikut dalam aksi-aksi tersebut. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)
