Washington – Hasil referendum kemerdekaan yang dihasilkan oleh pihak Ukraina Timur, tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan As mengungkapkan bahwa hasil referendum tersebut adalah illegal.
Seperti yang dikutip dari AFP, Selasa (13/5/2014), Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki mengungkapkan bahwa hasil voting yang dihasilkan oleh elemen pro-Rusia yang ada di wilayah Donetsk dan Lugansk hanyalah usaha untuk mengganggu stabilitas dari pemerintahan Ukraina.
Psaki menegaskan bahwa hasil referendum tersebut illegal karena dibawah hukum dari Ukraina. Bahkan hasil voting yang dilakukan juga banyak sekali menimbulkan kecurangan, hal ini terlihat dari banyaknya laporan yang menyatakan bahwa surat suara banyak yang sudah ditandai, bahkan anak-anak diikutsertakan.
Selain itu voting juga dilaksanakan di Moskow dan St Petersburg, serta laporan yang diterima oleh Psaki bahwa ada sekelompok orang yang memilih lebih dari satu kali. Oleh karena itu AS dan para sekutunya tetap bersikukuh akan menggelar pemilihan Presiden yang akan berlangsung di Kiev pada 25 Mei mendatang.
Dengan tanggapan dari AS ini tentunya sangat bertolak belakang dengan sikap dari pemerintah Rusia yang menghormati adanya hasil referendum tersebut. Bahkan Rusia juga mengharapkan agar hasilnya dapat dilaksanakan dengan damai.
Seperti yang dikutip dari Reuters, Senin (12/5), dari pernyataan Kremlin, sebutan yang diperuntukkan bagi kantor presiden Rusia, terungkap bahwa mereka menghormati apa yang diinginkan oleh rakyat yang tinggal di Donetsk dan Luhansk.
Sementara itu kelompok separatis dari pro-Rusia mengungkapkan bahwa kemenangan mutlak atas hasil voting referendum yang dilakukan di Donetsk dan Luhansk tepatnya di hari Minggu (11/5) lalu. Sayangnya dari pemerintah Ukraina menolak atas hasil referendum dan menganggap bahwa hal ini adalah sebuah lelucon saja. Di lain pihak Uni Eropa mengkritisi atas hasil referendum itu. (Rini Masriyah – www.harianindo.com)
