Kiev – Separatis pro-Rusia yang sedang menduduki gedung pemerintahan di kota Donetsk mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan gedung yang mereka rebut. Seperti dilansir dari BBC (Jumat, 18/4/2014), lebih jauh, mereka menghina hasil kesepakatan internasional yang diadakan di Jenewa baru-baru ini.
Adapun kesepakatan yang disusun di Jenewa tersebut merupakan hasil pertemuan antara empat kubu, yakni Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah bahwa seluruh massa pro-Rusia diharuskan meninggalkan gedung-gedung pemerintahan yang kini mereka duduki sembari menyerahkan seluruh senjata api yang mereka miliki. Terdapat pula poin yang mengatakan bahwa seluruh kelompok militer ilegal di wilayah Ukraina harus segera dibubarkan.
Alexander Gnezdilov, seorang perwakilan dari massa separatis tersebut, mengatakan bahwa pemerintahan Ukraina yang baru ini adalah “ilegal”. Oleh karena itu, kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk tersebut tidak akan menghentikan aksinya sampai pemerintahan tadi turun dari kursinya. Adapun sampai saat ini massa pro-Rusia, dengan didukung kekuatan bersenjata ilegal, telah menduduki gedung pemerintahan di sekitar sembilan kota di wilayah timur Ukraina.
Dikatakan juga bahwa Pemerintah Ukraina akan memberikan amnesti kepada seluruh massa pro-Rusia. Muncul pula spekulasi bahwa nantinya wilayah-wilayah yang didominasi oleh penduduk beretnik dan berbahasa Rusia akan memperoleh hak otonomi tersendiri. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)