Bangkok – Perdana menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, dikabarkan menghadiri persidangan untuk mendengar tuntutan yanng ditujukan kepadanya terkait kasus subsidi beras. Seperti dilansir dari BBC (Kamis, 27/2/2014), politikus-politikus kubu oposisi mengatakan bahwa program subsidi beras tersebut sarat akan korupsi. Jika terbukti bersalah, maka Yingluck akan diturunkan dari jabatannya dan mendapatkan larangan berpolitik selama lima tahun. Kasus ini seakan memperkeruh keadaan krisis politik di Thailand yang dihiasi oleh demonstrasi-demonstrasi anarkis dari massa anti pemerintahan. Adapun Yingluck yang dikabarkan sedang menuju Chiang Rai tidak akan menghadiri sidang dengar tuntutan yang akan diadakan di gedung Narional Anti-Corruption Comission (NCAA). Dirinya akan diwakili oleh pengacaranya.
Ms. Yingluck, yang menyangkal tuduhan korupsi tersebut, mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk bekerja sama dengan NCAA untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Program subsidi program, yang merupakan program andalan pemerintahan Ms. Yingluck, merupakan program dimana pemerintah Thailand membeli hasil beras petani dengan harga 50% lebih besar dibanding harga normal dunia, dan telah berjalan selama dua tahun.
Program tersebut awalnya begitu menarik minat petani. Namun imbas dari program tersebut adalah merosotnya ekspor beras Thailand, yang memang terkenal sebagai pengekspor beras dunia, hingga menderita kerugian kurang lebih $ 4,4 miliar, atau senilai dengan Rp 54 triliun.
Adapun sebenarnya, Ms. Yinluck dituduh bersalah dalam penyusunan rancangan program tersebut, dan bukan penyelewengan yang terjadi pada praktiknya. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)
