Tel Aviv – Pada saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry mengusulkan terbentuknya dua Negara yang ada di wilayah Palestina dan Israel, ternyata menimbulkan sikap penentangan keras yang berasal dari sayap kanan Israel.
Hal ini dikarenakan pihak sayap kanan Israel menyatakan sebenarnya wilayah Osrael dan Palestina tidak perlu membagi wilayah. Karena mereka hanya menginginkan satu wilayah Negara yang berkuasa yaitu Israel.
Terkait hal ini beberapa pejabat yang tergabung dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menginginkan agar Pemerintah Israel tidak setuju atas kehendak dari dunia internasional yang menginginkan adanya pembagian wilayah atas Palestina dan Israel.
Para pejabat tersebut menolak keras terbentuknya dua Negara diantaranya Sungai Yordan dan juga Laut Mediterania. Para pejabat tersebut menolak usulan dari Bill Clinton sampai dengan Barack Obama. Ditambah lagi komitmen yang berasal dari empat Perdana Menteri Israel, termasuk Netanyahu, juga ditolak.
Seperti yang dilansir dari Associated Press, Rabu (6/11/2013), seorang anggota Parlemen Knesset Tzipi Hotovely, mengungkapkan bahwa jika pada saat negosiasi damai gagal terlaksana, Israel nampaknya harus memiliki rencana cadangan.
Hotovely sendiri adalah sosok baru yang ada di Partai Likud, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Deputi Menteri Transportasi yang ada di cabinet Netanyahu. Hotovely berpendapat bahwa seharusnya Gaza diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, mau bergabung ke Mesir ataukah akan dibiarkan sebagai Negara yang mengatur sebuah pemerintahan yang terlarang.
Hal ini dikarenakan Gamas yang berhasil menguasai Gaza, dinilai oleh AS ataupun Israel sebagai sebuah kelompok teroris. Sedangkan untuk warga Palestina yang ada di Tepi Barat dapat diberikan tawaran untuk menjadi warga Israel ataukah menjadi tanggungjawab dari Yordania. Demikian juga dengan warga Palestina yang ada di Yerusalem Timur. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
